Jakarta -- Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta menyelenggarakan Public Hearing Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Kamis, 23 Nopember 2023. Kepala BSIP  Jakarta, Muhammad Alwi Mustaha menyampaikan pentingnya mensosialisasikan Standar Pelayanan Publik yang berlaku di BSIP Jakarta kepada stakeholders terkait. BSIP Jakarta menghadirkan narasumber dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta,  P Dika Arlita Kurnia Dwi, yang menyampaikan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009.  Selain itu, dihadirkan juga Sari Maryati dari Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian yang memaparkan tentang Kebijakan Pelayanan Publik di Kementerian Pertanian.

 

Agenda Public Hearing ini dihadiri oleh stakeholder BSIP Jakarta dari unsur pemerintah daerah meliputi Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas KPKP 5 wilayah kota, Lurah Jati Padang, dan Camat Pasar Minggu; unsur perguruan tinggi meliputi Universitas Nasional, Universitas Borobudur, Universitas Trilogi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, SMP Suluh Jakartal; serta perwakilan kelompok tani wilayah Jakarta yang merupakan pengguna jasa layanan BSIP Jakarta.

 

Public Hearing Standar Pelayanan Publik ini dilaksanakan di seluruh lingkup UPT Badan Standardiasai Intrumen Pertanian, Kementerian Pertanian. BSIP Jakarta mensosialisasikan 3 layanan publik yang telah dilakukan, Layanan pendampingan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian (Konsultasi dan rekomendasi/Diseminasi Standar Instrumen Pertanian, Bimbingan Teknis/Pelatihan/Magang/Praktek Kerja Lapangan, layanan Perpustakaan, kunjungan Agro eduwisata) serta Layanan Unit Pengelola Benih/Bibit terStandar (UPBS).

 

Pada agenda Public Hearing ini, dilaksanakan juga penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BSIP Jakarta dengan Universitas Borobudur.  Selain itu, satu lagi agenda yang dilaksanakan bersamaan dengan public hearing ini yaitu BSIP Award, agenda pemberian apresiasi terhadap stakeholder dan juga ASN lingkup BSIP Jakarta.  Dengan telah disosialisasikannya SPP BSIP Jakarta, diharapkan para stakeholders dapat lebih memahami alur pelayanan yang ada di BSIP Jakarta. Tidak hanya itu, masukan saran ataupun keluhan terhadap pelayanan yang diberikan, sangat diharapkan, sehingga dapat meningkatkan pelayanan menuju pelayanan prima (Kaher).